REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-– Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung berharap Menkumham bisa bersikap netral. Harapan ini diajukan oleh Golkar terkait hasil Munas yang diajukan oleh kedua pihak yang berseteru antara kubu Ical dan Agung Laksono.
“Saya harap pemerintah dalam hal ini Menkumham bisa netral,” ujar Akbar saat ditemui wartawan di kediaman BJ Habibie, Kuningan, pada Senin (15/12).
Menurutnya, Menkumham harus bersikap objektif dalam memutuskan. Ia juga berhapa Menkumham bisa melihat jelas AD/ART dan UU Parpol. Akbar menjelaskan, ARB merupakan Ketua Umum hasil Munas Riau. Maka, lanjunya, Ical menjadi penanggung jawab atas Munas Bali.
Menurutnya, peserta Munas, yakni DPD I dan DPD II saat itu hadir dengan jumlah yang besar. “Termasuk organisasi yang berafiliasi dengan Golkar, baik yang didirikan maupun organisasi yang mendirikan” katanya. Menurutnya, semua jumlah hadir di Munas tersebut sangat banyak.
“Saya bisa katakan lebih dari 90 persen yang hadir,” jelasnya. Jumlah tersebut, lanjutnya, berasal dari pegurus partai di pusat dan tingkat I serta tingkat II.
Akbar menegaskan, dirinya sedang menunggu hasil pemerintah terkait pengesahan hasil Munas. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa memperhatikan masalahanya dengan sebaik mungkin. Terutama, katanya, berkaitan dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan organisasi internal parpol.
“Khususnya Golkar dan terkait parpol dalam UU parpol,” tambahnya.
Seperti diketahui, saat ini Golkar sedang mengalami perpecahan. Perpecahan ini terjadi antara dua kubu yakni Ical dan Agung Laksono. Dua kubu ini telah menghasilakn dua kepemimpinan berdasarkan dua Munas yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu Bali dan Ancol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
