REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mendapat anugerah badan publik paling transparan dalam memberikan informasi. Wapres Jusuf Kalla (JK) pun berkomentar, hal itu memang sudah seharusnya. Bahkan, ia menyebut keterlaluan jika kementerian itu justru tak meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat.
"Begitu pula menkeu. Kalau menkeu tidak transparan memang itu kelewatan. Karena angka-angka yang harus diketahui orang. Biayanya berapa, defisit berapa, pengeluaran berapa. Mesti diketahui orang kan. Aturan akuntasi seperti itu," kata JK di Istana Wapres di Jakarta, Jumat (12/12).
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Abdulhamid Dipopramono mengatakan, penilaian keterbukaan informasi dilakukan terhadap badan publik dalam enam kategori.
Yakni kategori badan publik kementerian, badan publik badan/lembaga, badan publik provinsi, badan publik BUMN, badan publik partai politik nasional, dan badan publik perguruan tinggi negeri.
Ia mengatakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai realitas, KIP melakukan dua tahapan penilaian.
"Yakni penyebaran kuesioner penilaian mandiri ke seluruh badan publik dan visitasi ke seluruh badan publik yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk dalam peringkat 10 besar bersadarkan penilaian tahap satu," katanya.
Dalam kategori kementerian, kemenkeu menduduki peringkat pertama kementerian paling terbuka. Kemudian disusul oleh kementerian perindustrian dan kementerian perhubungan. Menyusul setelah itu terdapat kementerian sekretariat negara serta kementerian pertanian.
Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat berada di posisi keenam yang diikuti oleh kementerian kesehatan. Pada urutan kedelapan ada kementerian komunikasi dan informatika serta diikuti kementerian agama. Terakhir kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika