REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara akan mengambil alih proyek PLTU Batang 2.000 megawatt di Jawa Tengah. Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan pengambilalihan PLTU Batang akan dilakukan pada 1 Januari 2015 mendatang.
"Jadi 1 Januari 2015. Pokoknya itu penugasan dari pemerintah, supaya lebih lancar," kata Nur di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/12).
Pembangkit listrik ini sangat dibutuhkan untuk menghindari krisis listrik di Jawa pada 2018. Menurutnya, dana pembangunan PLTU Batang yang merupakan bagian dari proyek listrik 35 ribu MW ini pun masih akan dicari.
"Iya, nanti dicari banyak kemungkinan dari penggunaan dana PLN sndiri, pinjaman bank dunia, lembaga multilateral, unilateral," katanya.
Namun, rencana pembangunan proyek ini pun mendapatkan tentangan dari warga. Proyek ini dinilai dapat merusak lingkungan sekitar karena menggunakan bahan bakar batu bara.
Nur Pamudji menyebut setiap keputusan pemerintah pasti terdapat pro dan kontra. Ia pun menilai penolakan terhadap proyek ini sangatlah wajar. Lanjutnya, penggunaan bahan bakar batu bara karena merupakan bahan termurah.
"Ya setiap kali keputusan ada yang setuju ada yang tidak setuju, biasa di negara demokrasi, harus terbiasa," jelasnya. Menurutnya, jika menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti biomassa, maka justru hanya akan menghabiskan ekosistem hutan.
Ia pun kembali menegaskan PLN sanggup melakukan pembangunan listrik ini. "Ya harus sanggup. Gini loh, 35 ribu MW itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kalau tumbuh 6 persen, konsumsi listrik tumbuh 8,4 persen, maka pembangkitnya harus tambah 35 ribu," jelasnya.
Sebelumnya, JK mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap listrik telah meningkat sekitar 15 persen per tahun. Sehingga pembangunan pembangkit listrik PLTU Batang berkapasitas 2 x 1000 MW sangat dibutuhkan. Pembangunan proyek ini pun menelan biaya sekitar Rp 48 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika