Kamis 11 Dec 2014 22:59 WIB

Di Korea, Jokowi Kritik BLK

Presiden Joko Widodo melambaikan tangan bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Rabu (10/12), sebelum bertolak ke Korea Selatan.
Foto: Antara/Saptono
Presiden Joko Widodo melambaikan tangan bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Rabu (10/12), sebelum bertolak ke Korea Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, BUSAN -- Presiden Joko Widodo mengkritik Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja modern dewasa ini.

Presiden menyampaikan hal ini dalam tatap muka dengan Masyarakat Indonesia di Korea Selatan di Busan, kota pelabuhan negeri ginseng tersebut, Kamis malam (11/12). "Pelatihan BLK dari dulu sampai sekarang yang saya lihat kursus jahit, kemudian ngelas, lasnya yang sudah ketinggalan kereta api, ini tidak nyambung, dunia kerja sudah berbeda," kata Presiden di hadapan Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan yang berada di Korsel itu.

Presiden menambahkan mesin jahitpun bukan mesin jahit yang cepat itu, tapi memang mengubah pola mental ini juga tidak gampang.

Tatap muka dan dialog antara Presiden dan masyarakat Indonesia di Korsel tersebut digelar di ruang President Hall, Universitas Kyungsung, Busan, Kamis malam pukul 21.00 hingga 22.30 watu setempat. Waktu di Korsel dua jam lebih dahulu dibandingkan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan baik pekerja, mahasiswa dan masyarakat lainnya memadati di tempat tersebut. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah masalah ditanyakan oleh masyarakat Indonesia di Korea tersebut, di antaranya dari masyarakat Indonesia yang menikah dengan orang Korsel (perkawinan campuran). Para keluarga berbeda warga negara itu menginginkan adanya dwi kewarganegaaraan sehingga di mata hukum kedua negara tetap kuat.

Selain itu, isu terkait moratorium TKI juga diangkat. Presiden mengatakan akan tetap melanjutkan moratorium terhadap negara-negara yang belum memberikan perlindungan bagi TKI.

Presiden dalam kesempatan tersebut didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta para menterinya yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement