REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). PKS merasa perlu lebih dulu berdialog dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). 

"Pertemuan dengan KMP adalah kunci," kata Ketua DPP PKS, Almuzzammil Yusuf kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/12).

Muzzammil mengatakan masih banyak waktu bagi KMP mendialogkan Perppu Pilkada. Menurutnya sikap KMP bergantung pada masing-masing pimpinan partai. "Waktu masih banyak bicarakan Perppu," ujarnya.

Muzzammil enggan mengomenteri kicauan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie di twitter yang mendukung Perppu Pilkada. Dia percaya KMP akan mengambil keputusan yang bersifat strategis dengan mengedepankan dialog. "Dengan kajian mendalam dan kepala dingin. Karena dibahas setelah reses (DPR)," katanya. 

Sebelumnya Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dalam twitter-nya pada Selasa (9/12) malam mengatakan Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," tulis ARB di Twitter-nya pada Selasa (9/12) malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika