REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Golkar versi Munas Bali, Nurul Arifin mengatakan penolakan Perppu Pilkada yang berisi mekanisme Pemilihan langsung adalah rekomendasi Munas. Menurutnya, partai Golkar dalam hal ini, hanya mengikuti mandat para pemilik suara yang menginginkan mekanisme pilkada kembali ke DPRD.

"Rekomendasi harus diperjuangkan," ujar Nurul, di kompleks Parlemen, Rabu (10/12).

Ia tidak menampik, partainya terikat nota kesepahaman untuk dukung Perppu pilkada produk SBY.  Namun, lanjutnya, Golkar juga harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi 247 DPD saat munas kemarin. "Kami di DPP, menerima itu lalu memperjuangkan," kata dia.

Nurul menuturkan, masalah berhasil atau tidaknya mandat munas tersebut tergantung dari fraksi Golkar yang ada di DPR. Dalam hal ini, pesan munas tersebut menjadi pekerjaaan para wakil rakyat partai beringin untuk diperjuangkan.

Namun, apabila Perppu berisi mekanisme Pilkada langsung yang menang, maka DPP Golkar dan anggota DPR akan menjelaskan semua hal tersebut kepada DPD. Bahwa mereka sudah berjuang maksimal, tapi hasilnya belum sesuai harapan.

"Kita akan perjuangkan. Tapi kalau itu mentok, kita akan bilang ke kader bahwa sudah mentok," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika