REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh provinsi membangun sistem penganggaran yang berbasis online agar mudah dipantau. Jokowi mengatakan, hal itu merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi menerapkan program e-budgeting dan cash management. Dengan sistem tersebut, gubernur dapat memantau arus kas secara real time. "Pas jadi gubernur, pake tab saja saya bisa lihat uang yang masuk berapa yang keluar berapa. Kenapa ini tidak dilakukan semua provinsi?" ujarnya ketika menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Dunia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (9/12). Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Jokowi melanjutkan, apabila semua provinsi sudah menerapkan sistem online dalam mengelola anggarannya, maka presiden juga bisa memantau secara langsung kondisi keuangan di tiap provinsi. Kemudian, sistem tersebut juga akan disambungkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih mudah diawasi.
Jokowi menilai, pencegahan korupsi harus dimulai dengan membangun sistem yang dapat menutup setiap celah korupsi. Apabila sistem sudah dibangun, maka orang mau tak mau harus mengikuti sistem tersebut.
"Pengalaman yang saya punya, baik sebaga wali kota delapan tahun, dan gubernur dua tahun, saya lihat bahwa membangun sistem itu yang akan sangat mengurangi korupsi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
