REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- SETARA Institute mendesak Presiden Jokowi segera mengusut kembali kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. SETARA juga meminta agar Jokowi memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk membahas kembali kasus tersebut.
"Apalagi sudah ada kesaksian dari pejabat BIN, Budi Santoso," ujar Ketua Badan Pengurus SETARA Institute kepada Republika Online (ROL) pada Selasa (9/12).
Sebelumnya, kata Hendardi, Budi santoso telah memberikan kesaksian adanya dugaan kuat keterlibatan pelaku lain selain Pollycarpus. Ia melanjutkan, pelaku pembunuhan Munir ini diduga melibatkan para petinggi Badann Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono.
Selain itu, kata Hendardi, aparat penegak hukum juga perlu merekonstruksi keterlibata Muchdi Pr. Menurutnya, pembebasan Muchdi Pr oleh pengadilan itu seperti sebuah sandiwara.
Hendardi juga meminta Komasn HAM untuk memberikan tindakan nyata terkait kasus ini. Menurutnya, Komnas HAM perlu segera membentuk Tim Penyelidik Projustisia. Tim ini diharapkan bisa diperkuat dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel, berintegritas dan independen.
"Ini dilakukan untuk mengungkap skandal pembunuhan Munir dengan kerangka UU 26/2000," jelas Hendardi.
Ia mengatakan karena itu pembunuhan ini merupakan dugaan pelanggaran berat HAM karena dilakukan oleh pelaku negara. Hendardi mengharapkan juga agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera melakukan perlindungan terhadap saksi kunci, Budi santoso.
LPSK juga diminta untuk melindungi keluarga korban dan saksi-saksi yang kemungkinan akan mendapat ancaman serius. Dengan permintaan ini, kata Hendari, Jokowi akan dilihat komitmen dan integritasnya terhadap HAM. Menurutnya, Jokowi akan diuji keseriusannya dalam kasus pembunuhan Munir ini.
"Jokowi juga akan dilihat sejauh mana ia bisa membuka dan mengupas tuntas secara adil dari pembunuhan Munir ini," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
