REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan 50 ribu buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang dan Purwakarta siap membanjiri ibu kota pada Rabu (10/12). "Ratusan ribu buruh yang tergabung dalam KSPI, KSPSI, KSBSI, SPN, FSPMI dan 41 federasi serikat pekerja lainnya akan melakukan aksi di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal melalui siaran pers diterima di Jakarta, Senin.
Said mengatakan buruh di Jakarta akan melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Istana Kepresidenan dan Balai Kota DKI Jakarta. "Sedangkan puluhan ribu buruh lainnya di 12 propinsi akan melakukan aksi akbar di kantor gubernur masing -masing pada hari yang sama," tuturnya.
Said mengatakan dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan buruh. Pertama, buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat harga minyak dunia menurun. Menurut Said, kenaikan harga BBM telah mengakibatkan daya beli buruh turun hingga 50 persen serta kenaikan upah minimum menjadi sia-sia karena tidak bisa dinikmati buruh.
Karena itu, buruh akan mendesak gubernur se-Indonesia untuk merevisi nilai upah minimum menjadi sekitar Rp3 juta. Buruh juga mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 butir. "Kami juga mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pensiun pada Desember ini sehingga jaminan pensiun wajib bisa dijalankan pada 2015," katanya.
Terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, buruh mendesak pemerintah memperbaiki jaminan kesehatan untuk rakyat dan buruh dengan cara menambah anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi Rp30 triliun dan mengganti sistem INA CBGs dengan "Fee For Service".
Terakhir, buruh mendesak pemerintah menghapuskan sistem kerja alih daya atau "outsourcing" terutama di badan usaha milik negara (BUMN). "Presiden Joko Widodo harus berani menghapus 'outsourcing' sebagai bukti implementasi revolusi mental melawan perbudakan modern," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika