REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung memperingatkan pemerintah agar tidak ikut campur dalam urusan internal partai beringin. Termasuk, tidak hadir dalam munas tandingan yang digelar presidium penyelamat partai hari ini, Sabtu (6/12). 

Ia mengancam, jika hadir, maka bisa berdampak kepada hubungan Golkar dengan pemerintah. "Tak hanya itu, Golkar merupakan bagian integral dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Karenanya, jika mendagri dan menkumham datang, maka akan berdampak juga dengan KMP," tutur dia.

Akbar menyatakan, Golkar akan mengambil langkah hukum jika pemerintah ikut campur dalam urusan partai dan hadir di munas Jakarta. Karena seyogyanya, setiap urusan internal, harus diselesaikan di mahkamah partai.

"Saya yakin (langkah hukum), karena itu tindakan pemerintah yang nyata-nyata melakukan intervensi secara langsung urusan internal parpol," paparnya.

Ia menegaskan, munas Bali merupakan ajang yang resmi. Karena munas itu digelar dengan mengikuti prosedur yang ada. 

Antara lain, dengan melaporkan secara resmi kepada pemerintah dan aparat hukum. "Bahkan, Kapolda Bali hadir di tengah munas. beliau hadir dan kami sempat berbicang," ujar dia.

Ia pun meminta agar pemerintah mengakui munas Bali. Caranya, dengan memberikan pengakuan secara resmi terhadap kepengurusan DPP yang telah disampaikan ke kemenkumham.

Ikuti Whatsapp Channel Republika