REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil ketua umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan partainya tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana mekanisme yang dipakai pada proses pilkada.

Apakah itu melalui DPRD, ataupun lewat pemilihan langsung dengan sejumlah perubahan yang menjadi substansi isi dari perppu presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami tidak masalah dengan sistem apapun. Yang penting Demokrasi Jangan cenderung mahal," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Kamis (4/12).

Pernyataan salah satu pimpinan DPR RI diatas mengisyaratkan partainya siap mengikuti proses pilkada dengan mekanisme apapun yang akan disahkan. Tetapi dengan catatan, opsi yang dipakai harus mampu menekan biaya pilkada.

Ia meyakini masih ada ruang diskusi bagi semua pihak, karena pengesahannya nanti akan terjadi pada bulan Januari. Saat sidang Paripurna kedua setelah masa reses anggota dewan.

"Masih ada waktu untuk satu bulan, masih ada waktu untuk diskusi," katanya.

Pada dasarnya, menurut Fadli Gerindra tetap mendukung proses pilkada lewat DPRD. Namun karena Perppu sudah dikeluarkan, semua harus duduk bersama memilih yang terbaik. Mengenai sikap Golkar yang menolak Perppu pilkada pada salah satu putusan Munas.

Fadli mengatakan belum mewakili sikap KMP secara keseluruhan. Karena belum melalui kesepakatan bersama dalam kelompok pendukung Prabowo-Hatta tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika