YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung langkah Polri memberantas peredaran vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba karena sejalan dengan fatwa haram penggunaan vape yang diterbitkan pada 2020.

Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar mengatakan fatwa tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 pada Januari 2020.

“Fatwa haram vape itu sudah diputuskan,” kata Syamsul, Senin (2/11/2026).

Karena itu, Muhammadiyah mendukung kebijakan instansi pemerintah, termasuk Polri, dalam memberantas peredaran rokok elektrik, terutama yang mengandung narkoba.

“Kita sangat mendukung itu, kan sudah difatwakan. Konsekuensinya, kita harus mendukung kebijakan yang sejalan dengan fatwa tersebut. Tidak mungkin kita mengeluarkan fatwa, tetapi mengambil sikap berbeda,” ujarnya.

Syamsul mengatakan, setelah fatwa tersebut diterbitkan, Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) sebagai ujung tombak upaya pengendalian tembakau dan rokok elektrik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika