JAKARTA -- Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrurrozi, mengkritik pendekatan represif dalam penanganan persoalan pesantren. Dia menilai, kekurangan administrasi lembaga pendidikan Islam semestinya diselesaikan melalui verifikasi dan pembinaan, bukan tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan serta kondisi psikologis para santri.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penggerebekan sebuah pesantren di Sukoharjo yang memicu kegelisahan masyarakat. Dalam peristiwa itu, aparat bersenjata laras panjang dilaporkan mendatangi dan mendobrak bangunan pesantren yang dihuni para santriwati pada dini hari.
Menurut Kiai Fahrur, tindakan penegakan hukum tentu harus dihormati. Namun, penggunaan kekuatan oleh aparat harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara proporsional.
"Pertanyaannya, segawat apakah keadaan di pesantren itu sehingga harus dilakukan tindakan sedemikian rupa? Apakah benar terdapat ancaman serius yang mengharuskan pengerahan aparat bersenjata?" ujarnya.
Dia juga menyoroti persoalan status izin operasional pesantren yang disebut belum terdaftar di Kementerian Agama. Menurut dia, pesantren yang belum memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) tidak serta-merta dapat dikategorikan ilegal atau dianggap melakukan kejahatan.
Kiai Fahrur mengibaratkan pesantren yang belum memiliki NSPP seperti pasangan suami istri yang menikah secara siri. Perkawinannya dapat sah menurut agama apabila memenuhi syarat dan rukunnya, meskipun belum memiliki bukti pencatatan resmi negara dan menghadapi keterbatasan perlindungan administratif.
"Demikian pula pesantren. Keberadaan sebuah lembaga pendidikan agama di tengah masyarakat tidak serta-merta menjadi kejahatan hanya karena belum memiliki nomor statistik atau belum menyelesaikan administrasi negara," katanya.
Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur lima unsur pokok pesantren, yakni kiai, santri yang bermukim, pondok atau asrama, masjid atau musala, serta kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
Artinya, identitas pesantren memiliki dasar substantif dalam tradisi pendidikan Islam, bukan semata-mata ditentukan oleh selembar dokumen administrasi.
Meski demikian, Kiai Fahrur tidak menampik pentingnya pendaftaran pesantren kepada kementerian sebagaimana diatur dalam UU Pesantren. Administrasi diperlukan untuk pendataan, pembinaan, pengawasan, perlindungan santri, serta akses terhadap layanan dan bantuan pemerintah.
Namun, kewajiban administratif tersebut tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai kewenangan untuk membubarkan kegiatan pendidikan agama melalui tindakan represif.
Menurut dia, apabila terdapat pesantren yang belum terdaftar, pemerintah semestinya mengedepankan verifikasi, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana, aparat dapat memprosesnya secara profesional berdasarkan alat bukti. Dia meminta agar dugaan tindak pidana tidak dicampuradukkan dengan persoalan administrasi pesantren.
"Tidak memiliki NSPP bukan bukti terorisme. Belum terdaftar di Kemenag bukan bukti melakukan kejahatan," ucapnya.
Kiai Fahrur mengingatkan, pesantren telah hidup dan mendidik masyarakat jauh sebelum negara modern memiliki sistem perizinan. Karena itu, negara semestinya hadir untuk mengatur, membina, dan melindungi pesantren, bukan memusuhi pendidikan agama.
"Tegakkan hukum terhadap kejahatan, benahi kekurangan administrasi melalui pembinaan, dan lindungi hak para santri. Jangan sampai urusan selembar dokumen dijadikan pembenaran untuk tindakan yang tidak proporsional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika