REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Batee Iliek, Kabupaten Bireuen, Aceh, menuntut pemerintah pusat untuk merealisasikan butir-butir Naskah Perjanjian (MoU) Perdamaian antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, 15 Agustus 2005.

"Masih banyak butir yang tertulis dalam MoU Helsinki yang belum diselesaikan pemerintah pusat," kata Tgk Idris Taleb, penasehat KPA Daerah II Wilayah Batee Iliek pada peringatan Milad ke-38 GAM di Kantor Partai Aceh, Kota Juang, Birueun, Kamis (4/12).

Pada milad yang dihadiri 300-an anggota KPA dan masyarakat, Idris mengatakan KPA tidak minta merdeka, jika pemerintah tidak merespons maka dia menyebutkan, nantinya pemerintah tidak mempermasalahkan jika KPA dan masyarakat Aceh tidak menghargai pemerintah pusat.

Di sisi lain, Idris menyampaikan, memang belum terwujudnya sejumlah poin dalam MoU Helsinki bukan semata kesalahan pemerintah pusat, tetapi sebab tidak kompaknya masyarakat Aceh. Untuk itu, dia menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk bersatu dan tidak saling menyalahkan.

"Jangan lagi kita dihasut oleh pihak-pihak yang ingin perjuangan rakyat Aceh lemah, jangan pula masyarakat Aceh saling terlibat keributan sesama sendiri dan hormati pemimpin yang telah diusung," ucap Idris.

Milad GAM di Kabupaten Bireuen diperingati dengan sederhana diisi dengan doa bersama yang dihadiri jajaran Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Batee Iliek dan masyarakat di daerah itu.

Milad GAM di Kabupaten Bireuen digelar di beberapa lokasi di masing-masing empat daerah. KPA Daerah II Wilayah Batee Iliek mengelar doa bersama di sekretariat Kantor PA Bireuen. Peringatan serupa digelar di Kecamatan Gandapura dan Kecamatan Peusangan.

Anggota KPA dan masyarakat terlihat khusyuk mengikuti doa bersama itu. Begitu usai acara, Bupati Bireuen H Ruslan M Daud yang merupakan anggota KPA dan pengurus Partai Aceh terlihat tiba di lokasi acara. Sebelumnya, Bupati Bireuen telah berkunjung ke sejumlah lokasi milad GAM di daerah itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika