REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggabungan Kementerian Lingkungan Hibup dan Kehutanan ditargetkan rampung pada Januari 2015.
"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap Januari 2015 sudah berjalan karena waktu sangat terbatas," kata Kepala Humas Kementerian Kehutanan Eka W Sugiri di Jakarta, Kamis (4/12).
Keputusan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menuai pro dan kontra.
Pihak yang kontra menganggap penggabungan ini akan mempersulit mekanisme kontrol pemerintah dan menimbulkan conflic of interest. Misal dalam pengeluaran Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) bagaimana pemberi Amdal digabung dengan pihak yang diberi izin.
Tapi di lain pihak, keputusan penggabungan ini dianggap menunjukkan paradigma pemerintah yang ingin mengubah hutan tidak lagi semata sebagai lahan bisnis namun sebagai proteksi lingkungan hidup. Penggabungan ini dipenuhi harapan masalah perusakan hutan dan lahan menjadi perhatian lebih serius.
Saat ini meski kedua kementerian sudah bergabung namun masih belum mengubah nomenklatur yang ada dan masih dalam amsa penyesuaian.
Lebih lanjut Eka mengatakan, Kementerian Kehutanan mengatur kawasan hutan yang sangat luas sementara Lingkungan Hidup sangat strategis karena terkait dengan konservasi.
Di sisi lain KLH memiliki anggaran yang kecil sedangkan Kehutanan anggaran dan pegawainya besar.
"Ibarat mobil, Kehutanan ini gas sedangkan LH remnya, jadi bisa saling mendukung," kata Eka.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini tengah disusun jumlah eselon satu dan eselon dua di Kementerian LHK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika