Kamis 04 Dec 2014 09:20 WIB

Media Australia: Tokoh Minta Papua Barat Lepas dari Indonesia

Bintang Kejora, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Foto: napiremkorwa.blogspot.com
Bintang Kejora, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sepuluh tahun dipenjara karena mengibarkan bendera bintang kejora, pria yang dianggap tokoh Papua Barat, Filep Karma, menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk sukarela memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat. Hal ini dinilainya akan membuat Indonesia tidak dipermalukan di dunia internasional.

Hal itu diberitakan portal berita Australia, The Sydney Morning Herald, pada Kamis (4/12). Pewarta media tersebut mewawancarai Karma secara eksklusif di sebuah hotel di Jayapura. Wawancara dilakukan saat pria itu diizinkan untuk keluar, karena putrinya akan melangsungkan pernikahan. Selesai resepsi, Karma akan langsung dikembalikan ke penjara.

Pria yang dianggap tokoh Papua ini menganggap seluruh orang Papua didiskriminasi. Mereka dihina dengan sebutan monyet oleh masyarakat di Jawa. Padahal mereka memiliki hak untuk membangun negeri, tanah, untuk mengembangkan budaya sebagai masyarakat Melanesia.

Pada hari Senin nanti, masyarakat Papua akan sekali lagi mengibarkan bendera bintang kejora melalui upacara, sebabnya pada Senin nanti adalah hari lahir Papua ke 53 sebagai negara jajahan Belanda pertama sejak 1961. Laporan lokal mengindikasikan aparat polri.

Jokowi dinilai sangat populer dan berencana mengunjungi Papua dan Papua Barat bulan ini. Dia memberitahukan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi akan mengurangi gerakan separatis. Namun demikian mengibarkan bendera kemerdekaan Papua tetap ilegal.

Karma menilai Jokowi adalah orang baik. “Tapi kami tidak tahu bagaimana dengan presiden yang akan datang setelah Jokowi. Jadi Jokowi tidak dapat menjamin kami.”

Dia kemudian menggambarkan analogi East Timor. Karma menyatakan Indonesia harus dengan besar hati memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat. “Saya tawarkan solusi. Dan ini adalah win-win solution: kalau Jokowi benar mengakui Indonesia adalah negara demokratis maka jangan menjajah Papua. Dia harus menyiapkan kemerdekaan bagi masyarakat Papua. Dia harus memfasilitasinya, sebagaimana Australia memfasilitasi Papua New Guinea mendapatkan kemerdekaannya.”

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement