REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memasang alat parkir meter di seluruh jalan Ibu Kota. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menggandeng swasta untuk mempercepat program tersebut.
Ahok, sapaan Basuki, menyatakan, penghasilan dari parkir meter akan menggunakan sistem bagi hasil. Ia juga tidak mempermasalahkan jika swasta mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar. Syaratnya, swasta menyediakan alat dan menggaji para petugasnya.
"Pemprov DKI itu harusnya jadi tuan tanah. Tinggal panggil swasta untuk kerja sama. Kita tidak perlu keluar duit. Kerja sama 70:30 persen. Kayak tuan tanah saja. Nanti, semuanya dengan sistem online," kata Ahok di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (2/12)
Gubernur berusia 48 tahun ini menilai, penerapan sistem parkir berbayar dengan alat meteran efektif mendongkrak pemasukan daerah dari sektor parkir. Sebab, Ahok menilai, selama ini potensi besar yang ada dari hasil pungutan parkir belum tergarap dengan baik.
Akibatnya, Pemprov DKI hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ahok mencontohkan uang parkir di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. "Dulu, di Jalan Sabang cuma masuk Rp 700 ribu ke UPT Parkir. Dengan pola yang sekarang, yakni 70-30 dengan kewajiban pengelola memasang mesin meteran parkir, CCTV, dan menggaji petugasnya dua kali UMP, satu hari rata-rata dapat Rp 7 juta - Rp 8 juta. Artinya, dalam satu malam dapat Rp 21 juta - Rp 24 Juta. Satu jalan belum full itu," papar dia.
Rencananya, kata Ahok, ia juga akan menerapkan sistem parkir meter di tempat lain, seperti di Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Perumahan-perumahan di Kelapa Gading cuma Rp 1 juta semalam. Jangan-jangan Rp 100 juta," ucap dia.
Pemprov DKI juga berencana memasang parkir meter di Pasar Baru, Juanda, dan Pantai Indah Kapuk. "Semua perumahan mau kita pasang. Bayarnya pakai e-money," ucap mantan bupati Belitung Timur itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
