REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Demokrat, Khotibul Umam Wiranu mengatakan, rencana pembangunan pelabuhan internasional di Cilamaya, Karawang, Jawab Barat perlu menanggalkan ego sektoral. Ini artinya, kajian dari seluruh pihak harus diperhatikan.
Misalnya saja, kata dia, kajian dari seluruh departemen kemaritiman, TNI Angkatan Laut, khususnya kajian Alur Laut Kemaritiman Indonesia (ALKI). ALKI, kata Umam, sudah punya kajian kemaritiman, termasuk tempat yang layak untuk pelabuhan internasional.
"Pembangunan itu penting, tapi perlu diminimalisir dampaknya. Memang perlu investor dari luar, sejauh tidak merugikan, pembangunan kemaritiman itu perlu," tandasnya, Selasa (2/12). Karena itu, rencana pembangunan pelabuhan internasional terlepas soal teknis nota kesepahaman (MoU) dengan Jepang, Kementerian Perhubungan harus realistis melihat segala bentuk dampak dan manfaatnya.