REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Calon Ketua Umum Airlangga Hartanto mengatakan kegiatan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar penuh rekayasa agar pemilihan dilakukan secara aklamasi.
"Saya melihat ajang Munas Golkar ini penuh rekayasa, terlihat dari dalam pembahasan tata tertib (tatib) munas, dinilai menguntungkan Ketum Aburizal Bakrie," katanya di Nusa Dua, Bali, Senin (1/12).
Airlangga mengatakan pihaknya masih berjuang untuk mencari terobosan agar munas menjadi demokratis. "Soal mundur atau maju terus, itu nanti saja. Setelah pembahasan masalah pencalonan ketua umum, akan saya sampaikan ke teman-teman," katanya.
Ia mengatakan dalam pembahasan tatib sebenarnya tidak memuaskan, tapi buru-buru disahkan. Salah-satunya pencalonan yang harus disampaikan melalui surat dari DPD Partai Golkar pada Pasal 25. Padahal pengumuman mengenai persyaratan surat itu tidak pernah ada.
Menurut dia, berdasarkan angggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), syarat pencalonan itu harusnya dua putaran secara tertutup.
"Voting melalui surat menyurat tidak bisa menggantikan pemilik sah suara," katanya.
Airlangga lebih lanjut mengatakan hal itu tidak wajar jika partai sekelas Golkar yang sudah beberapa kali menggelar munas, suara itu dialihkan menjadi surat menyurat.
Ia mengatakan pihaknya akan menemui Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk meminta ruang demokrasi tetap dibuka di Munas Partai Golkar.
Secara spesifik dia meminta agar pandangan umum DPD atas laporan pertanggunggunjawaban tidak menjadi ajang aklamasi atau kebulatan tekad bagi Aburizal Bakrie (ARB).
Airlangga mengklaim, dukungan melalui surat menyurat kepadanya sebenarnya sudah lebih dari 40 persen.
Ia mengatakan kalau melanggar AD/ART, tatib itu akan menjadi celah cacat hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
