REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keikutsertaan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyediakan dana murah jangka panjang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menyewa dan membeli rumah sampai saat ini masih nihil.

Padahal, pemerintah pusat dalam melayani pengadaan rumah bagi MBR tidak bisa sendirian. Butuh sinergi, bukan hanya dari para investor dan organisasi masyarakat, tapi juga dari Pemda.

"Maka mulai saat ini kita ingin mendorong sinergi tersebut dengan Pemda," kata Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) Maurin Sitorus kepada Republika pada Senin (1/12).

Ia menegaskan, pengadaan rumah bagi MBR bukan hanya urusan pemerintah pusat tapi juga daerah. Maka sudah seharusnya kedua pihak ini dapat bersinergi karena rakyatnya pemerintah pusat adalah juga bagian dari warganya Pemda.

Langkah ke depannya, kata dia, Kemen PU-Pera tengah menyusun tata koordinasi dan MoU antara Pemda, Kemen PU-Pera, Kemendagri dan Kementerian keuangan agar partisipasi dalam menyediakan dana murah jangka panjang perumahan oleh pemda terwujud. Hal tersebut juga sesuai amanat dari UU no 1 tahun 2011.

Direncanakannya, setelah itu akan disalurkan bantuan teknis ke daerah untuk mendirikan lembaga pembiayaan. Maka nantinya, di daerah pun akan ada pusat pembiayaan perumahan daerah. Fungsinya menyalurkan dana bergulir ke masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimiliki pemerintah pusat.

Soal pendanaannya, Maurin menyebut dari APBD. Namun, tetap diatur agar pemerintah tetap memberikan insentif yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemerintah saat ini mengalokasikan Rp 5,1 triliun untuk FLPP 2015.

Seandainaya ada daerah turut mengalokasikan dananya bersama-sama dengan alokasi dana dari pemerintah pusat, maka tidak ada peluang dana hilang sebab itu usaha bersama. "Dana itu bergulir, jadi Pemda juga bisa berkontribusi dalam mengatasi backlog di masing-masing daerah," tuturnya. 

Akan ada penjajakan, kata dia, berupa menetapkan pilot project bagi dua sampai tiga kawasan. Setelah kelihatan hasil baiknya, akan ditawarkan ke daerah-daerah lain. Namun karena masih rencana, ia belum menetapkan daerah mana yang akan menjadi sasaran percontohan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika