REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- 12 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Senin (1/12). Pertemuan membahas implementasi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya menyangkut Pembinaan TKI di daerah.
Fahira Idris pimpinan rombongan DPD menyampaikan kekerasan terhadap TKI di luar negeri merupakan problem pelik yang belum terurai. Meminimalisasi hal tersebut, menurut dia, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah.
”Banyak faktor yang melatarbelakangi WNI mencari pekerjaan di luar negeri, salah satunya kerena minimnya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah,” ujar dia.
Merespons pandangan Fahira, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, khusus di Kota Surabaya, Pemkot hanya mempromosikan lapangan pekerjaan di luar negeri untuk pekerja terdidik. Pendidikan terhadap calon TKI asal Surabaya, menurut Risma, dilakukan melalui peningkatan skill.
Risma menggambarkan, konsep kesiapan memasuki dunia kerja sudah ditekankan sejak jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). “Tapi jam belajarnya sampai pukul 05.00 sore dan mereka wajib membuat suatu produk yang bernilai jual,” ujar Risma.
Menurut dia, konsep pembelajaran semacam itu sengaja dilakukan untuk melatih mental dan kesiapan pelajar Surabaya agar mampu bersaing di dunia kerja.
Tak hanya itu, disampaikan Risma, pemkot juga menyediakan beasiswa khusus bagi pelajar SMK Keperawatan dan Pelayaran. Dua jurusan tersebut, menurut dia, saat ini tengah dibutuhkan di luar negeri.
Jurusan Keperawatan misalnya sedang dibutuhkan dalam jumlah banyak di Yokohama, Jepang. “Lulusan sekolah pelayaran juga kini banyak dicari. Bahkan siswa yang masih duduk di kelas pertama sudah inden untuk dipekerjakan. Mungkin karena adanya peningkatan arus barang antarnegara,” kata Risma.
Menyimak presentasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Anggota DPD RI Fahira mengakui, Pemkot Surabaya sudah mempunyai konsep matang dalam memberdayakan para tenaga kerja lokal.
“Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya patut diapresiasi. Kami mendapat ilmu dan masukan positif untuk disebarkan ke daerah-daerah lain,” ujar dia.