REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki jubir (jubir). Tujuannya, agar komunikasi publik Jokowi berjalan lancar.
"Jubir itu bisa mensesneg bisa menkominfo, agar penjelasan pemerintah satu dan tidak simpang siur," kata dia melalui akun twitter @Yusrilihza_Mhd, Ahad (30/11).
Jubir itu, kata dia, akan memberikan penjelasan setiap selesai sidang kabinet, paripurna atau pun rapat terbatas. Atau setelah presiden menerima tamu penting.
Menurutnya, peran jubir menjadi penting karena ucapan presiden harus bijaksana, mumpuni dan dihormati. Karenanya presiden harus konsisten dengan ucapannya. "Jangan mencla mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi," papar dia.
Kalau presiden tidak konsisten, lanjunya, maka kewibawaannya akan terkikis dan akhirnya pupus.
Ia melihat, wajar jika sikap dan kebijakan presiden yang sudah diucapkan atau diputuskan berubah karena dinamika situasi yang berkembang.
"Tidak masalah adalah perubahan, asal perubahan sikap dan keputusan itu dijelaskan sebab musababnya. Rakyat akan maklum setelah dijelaskan," ungkap Yusril.
Presiden bisa menjelaskan perubahan itu secara langsung atau melalui jubir yang direpresentasikan oleh mensesneg atau menkominfo. Dengan begitu, informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur.
"Sehabis sidang kabinet, jika perlu pemerintah membayar waktu siaran tv swasta, kira2 setengah jam utk menjelaskan isi rapat kabinet," ungkap dia.
Tujuannya, tak lain agar rakyat tahu apa yang dikerjakan dan direncanakan pemerintah. Tujuan lainnya, untuk menjamin keakuratan informasi.
Yusril menjelaskan, sudah memberikan masukan itu secara lisan kepada pemerintah. Karena dalam memberi penjelasan pemerintah harus bersikap lugas.
Tidak malah menyembunyikan sesuatu apalagi menutupi kesalahan dengan bahasa yang tidak jelas. "Pemerintah yg jujur dan konsisten dlm ucapan dan perbuatan akan dicintai rakyat dan bertahan lama," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika