REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan, penetapan jadwal musyawarah nasional (munas) semestinya tidak perlu lagi menjadi bahan perdebatan. Karena hal tersebut sudah diputuskan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam rapimnas ketika itu, kata dia, ada beberapa komisi yang menggelar sidang. Salah satu yang dibahas dalam sidang tersebut adalah soal penetapan jadwal munas.
Setelah masing-masing komisi melakukan diskusi, kata dia, semuanya menyatakan sepakat untuk menggelar munas pada 30 November 2014.
Selanjutnya, kata dia, dalam pembahasan di tingkat paripurna rapimnas, ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) kembali menanyakan kepada peserta apakah ada yang merasa keberatan.
"Namun, ketika itu tidak ada yang menyatakan keberatan. Artinya, masalah jadwal munas sebenarnya sudah selesai pada saat itu," tutur Akbar usai menggelar pertemuan tertutup dengan Ical di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (28/11).
Namun, tambah dia, belakangan muncul kembali perdebatan di internal Golkar terkait jadwal pelaksanaan munas. Buntutnya, partai itu kini terbelah menjadi dua kelompok utama, yaitu kubu Ical dan kubu Agung Laksono.
Agung mencurigai percepatan munas pada 30 November bertujuan melancarkan Ical menjadi ketua umum untuk kedua kalinya. Menanggapi hal tersebut, Akbar berpendapat, persoalan munas bukan sekadar membahas pemilihan ketua umum.
Menurutnya, ada beberapa hal penting yang menjadi agenda munas selain pemilihan ketua umum. Antara lain adalah mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari DPP terdahulu, membahas program umum, serta membuat rancangan perubahan AD/ART. Selanjutnya adalah merespons berbagai dinamika politik dalam bentuk peryataan politik.
Khusus untuk pemilihan ketum, jelas Akbar, ada mekanisme tersendiri yang diatur dalam tata tertib (tatib) munas. "Jadi, itu semua ada aturannya," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika