REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno memang bukan melarang penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) partai Golkar di Bali. Namun, pernyataan tersebut tetap dianggap sebagai bentuk intervensi Pemerintah pada partai politik.

Wakil sekretaris Jenderal partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan, harusnya Pemerintah memberikan keamanan pada seluruh warga negara, bukan memperkeruh suasana.

"Bukannya mengantisipasi keributan, justru malah menebarkan ancaman dan intimidasi pada Golkar," kata Nurul Arifin di kompleks parlemen, Kamis (27/11) kemarin.

Golkar sangat menyayangkan dengan statemen Menkopolhukan soal pelaksanaan Munas di Bali. Padahal, sebagai menteri yang mengkoordinatori bidang politik, hukum da keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno harusnya menginstruksikan kementerian di bawahnya untuk ikut menjamin keamanan saat Munas berlangsung.

Yang terjadi justru sebaliknya, Menkopolhukam justru memanas-manasi suasana yang sudah panas terjadi di internal partai berlambang pohon beringin ini. Menurut Nurul, ini bertolak belakang dengan tugas pokok dan fungsi dari seorang Menkopolhukam.

"Saya mempertanyakan kenapa sekelas menteri memberi ancaman yang membuat kami sangat prihatin," kata mantan artis ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika