REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan, Kemendagri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.
Berdasarkan PP tersebut, khusus untuk DKI Jakarta, wakil yang diusulkan berjumlah satu orang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) atau non PNS.
"PP tentang pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan walikota sudah dikirim ke presiden hari ini. Mudah-mudahan hari ini sudah diselesaikan setneg dengan demkian PP itu sudah bisa berlaku satu atau dua hari ke depan," kata Djohermansyah, Kamis (27/11).
Menurut dia, PP tersebut bisa langsung dipedomani dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Meski dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 jumlah wakil kepala daerah sesuai dengan jumlah penduduk, untuk DKI Jakarta pemerintah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dalam Pasal 199 Perppu 1/2014 disebutkan, ketentuan dalam perppu berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat,sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri
"DKI itu pengaturannya mengikuti UU khusus, jumlah wakil satu. Kalau di perppu kan bisa dua tapi karena punya UU kekhususan jadi di DKI bisa satu (wakil)," ujar Djohermansyah.
Ahok, lanjut dia, bisa mengusulkan wakilnya dari PNS atau non PNS. Usulkan tersebut disampaikan kepada presiden melalui menteri dalam negeri. Dalam PP diatur secara detil syarat PNS yang bisa diusulkan. Begitu pula syarat bagi wakil kepala daerah dari non PNS.
"Kalau non PNS bisa parpol atau profesional seperti pengusaha, jurnalis, pimpinan perusahaan, akademisinya. Perdebatannya di sini, Ahok akan mengusulkan dr mana? Ini yang paling kunci," jelas Djohermansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika