REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pejabat DKI Jakarta akan memakai mobil sewa sebagai kendaraan dinas karena dinilai lebih hemat anggara.
"Kami putuskan, kami tidak mau lagi membeli mobil dinas. Jadi kami ingin semua mobil dinas itu disewa dari perusahaan yang menang tender," kata Ahok di Jakarta, Kamis (27/11).
Ahok mengatakan menyewa kendaraan sebagai mobil dinas dapat menghemat anggaran karena pemprov tidak memiliki resiko untuk mengurus segala bentuk kerusakan pada kendaraan.
Namun, jika ada pejabat yang ingin memakai kendaraan pribadi atau ingin menggunakan angkutan umum sebagai gantinya, para pejabat tersebut akan mendapat uang transportasi yang nilainya disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
"Kalau misalkan kita sewa mobil harganya Rp 9,5 juta, kita akan kasih uang segitu juga pada mereka," kata Ahok.
Pemprov DKI Jakarta tahun depan berencana melelang mobil dinas yang saat ini digunakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Hal itu merupakan bagian dari rencana DKI untuk tidak akan melakukan pengadaan mobil dinas.
Sebelumnya Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset DKI Jakarta, Reza Pahlevi mengatakan sekitar 300 mobil dinas pejabat eselon II, III dan IV tengah diproses oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 1 Jakarta untuk penilaian harga.