REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) mengingatkan kepada Presiden RI Joko Widodo agar cermat memilih Direktur Utama Pertamina.
Berdasarkan informasi yang digali dari dalam Kementerian BUMN, nama calon Direktur Utama Pertamina sudah selesai di proses oleh Tim Penilaian Akhir (TPA). Belum ada keterangan resmi siapa yang terpilih menempati posisi itu.
Pihaknya mengingatkan agar siapapun yang terpilih bisa maksimal mengelola migas di Indonesia. Ia menyebut, adanya kejahatan terstruktur, sistematis dan massif dalam pengelolaan migas. Kejahatan ini sangat jauh dari ruang ruang pemberitaan dan diskursus publik, karena kuatnya backing para mafia migas ini dan dilindungi, bahkan dari pusat kekuasaan.
“Indikator ini bisa dilihat bagaimana para mafia migas berusaha tetap eksis dalam pemerintahan siapapun yang berkuasa. Niat Jokowi memberantas mafia migas nampaknya telah terinfiltrasi dari dalam, sehingga sangat sulit diharapkan niat tersebut akan terlaksana dengan baik pada prakteknya”, imbuh Ketua Umum SPKP, Binsar Effendi Hutabarat melalui keterangan resminya, Rabu (26/11).
Pihaknya mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan janjinya saat menjadi Presiden terpilih yang disampaikan di Balai Kota Jakarta pada 24 September 2014. Jokowi saat itu mengatakan dengan tegas, bahwa ia akan melakukan sejumlah pembenahan pada Pertamina dan menyatakan pula akan merombak perusahaan plat merah tersebut untuk memberantas mafia migas.
Dulu, ketika Dirut Pertamina dijabat Ari Soemarno, dibentuklah ISC (Integrated Supply Chain) berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada 17 September 2008. Hal ini dimaksudkan dapat menyelaraskan pengadaan minyak mentah dan BBM buat kebutuhan kilang dan pemasaran. “Tapi, mana buktinya ISC yang dibentuk Bapak Ari ini? Justru sampai saat ini pun yang terjadi adalah penghambatan pembangunan kilang baru. Sebaliknya bukan malah memfasilitasi dan mempercepat pembangunan kilang," lanjutnya.
Pihaknya berharap Dirut yang akan datang dapat bekerja lebih baik sehingga pengelolaan migas lebih menguntungkan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika