REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa mengungkapkan kehadiran Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan awal kesetaraan perlakuan. Dengan KIS Khofifa meyakinkan tak ada lagi warga miskin penerima bantuan kesehatan yang diperlakukan tak adil dirumah sakit.
"Karena kalau dilihat PBI (penerima bantuan iuran) itu biasanya dikebelakangkan," kata Khofifah ditemui usai rapat bersama Komite III DPD di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Khofifah juga menjelaskan kesetaraan ini dimulai dengan menyeragamkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sehingga nantinya semua pemegang kartu BPJS adalah pemegang KIS.
Setiap KIS akan dilengkapi dengan barcode. Inilah nantinya yang menjadi pembeda apakah KIS yang dibayarkan oleh pemerintah (PIB) dan KIS yang dibayarkan secara pribadi.
"Jadi seluruh anggota BPJS namanya Kartu Indonesia Sehat. Setelah itu baru akan tahu bayar sendiri atau dibayar pemerintah. Kalau bayar sendiri ambilnya kelas 1,2, atau 3 ada barcode-nya," katanya.
Karena itu, dikesempatan ini Khofifah membantah jika kehadiran KIS hanya ganti casing dari program JKN sebelumnya. "Kartu Indonesia Sehat bukan ganti casing, ini adalah awal membangun kesetaran perlakuan," ujar Khofifah.
Secara bertahap, Khofifah melanjutkan, 86,4 juta PBI akan menerima KIS. Jumlah ini akan selesai pada Mei-Juni 2015 mendatang. Adapun dana yang digunakan, dijelaskan Khofifah, berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa) Kementerian Kesehatan sebesar Rp 19,9 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika