REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah jika pemerintah ikut intervensi terkait konflik di Partai Golkar antara lain dengan melarang mengadakan musyawarah nasional di Bali oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.

"Kita tidak intervensi tapi pemerintah hanya melihat dari sudut keamanan saja mengingat Bali adalah kota pariwisata. Apa jadinya kalau di Bali terjadi kerusuhan dan ada massa bawa parang apa kata dunia internasional," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (26/11).

Dikatakan Jusuf Kalla sebenarnya munas diadakan di mana saja boleh saja asalkan bisa ada jaminan dari aparat keamanan bahwa tidak terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Kantor Pusat DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta.

"Harus ada jaminan dari aparat keamanan munas diselenggarakan di mana saja asal bisa dikendalikan. Itu bukan berarti pemerintah intervensi tapi harus dilihat dari sudut keamanan," katanya.

Wapres mengakui sudah berbicara dengan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono agar masing-masing pihak bisa menahan diri dan jangan sampai menimbulkan perpecahan apalagi sampai ada intimidasi.

"Sebaiknya kedua kubu harus mencari jalan tengah yang demokratis. Jangan ada intimidasi dan intervensi sehingga mengganggu proses demokratisasi," kata Jusuf Kalla.

Ia juga berharap agar perselisihan di tubuh Partai Golkar bisa segera diakhiri dengan cara damai dan mengakomodasi masing-masing pihak dengan baik.

Jusuf Kalla mengatakan apabila Golkar terus-menerus didera oleh perpecahan seperti itu dikhawatirkan akan memberikan efek yang kurang baik bagi proses demokrasi di Indonesia.

"Sebaiknya dicari jalan tengah dan saya yakin itu bisa dicapai oleh masing-masing pihak. Sekali lagi tak boleh ada intimidasi dan intervensi dari manapun," kata wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika