REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Komang Purnama menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edi Purdjianto menyarankan agar Mabes Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Nusa Dua, Bali 30 November hingga 4 Desember 2014.

"Seakan pernyataan Menkopolhukam itu sebagai bentuk intervensi dari pemerintah terhadap urusan internal partai politik," kata Purnama di Kantor DPD Golkar Bali, Rabu (26/11).

Ia mengatakan, semestinya Menkopolhukam meneliti terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan seperti itu.

"Jadi pendapat dari seorang menteri yang seperti itu harus dipertanyakan. Menkopolhukam membesar-besarkan hal yang tak semestinya dikhawatirkan. Ini sebenarnya masalah kecil, kenapa harus dibesarkan. Banyak hal lain yang harus diurus. Munas ini soal internal partai politik," ucapnya.

Menurut dia, pendapat Menkopolhukam perlu diberi penjelasan lebih lanjut. Karena persiapan yang telah dilakukan sudah sangat matang, termasuk dari aspek pengamanan.

Purnama juga sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri bahkan pengamanan Pecalang (pengamanan desa adat).

"Tidak ada potensi rusuh seperti disampaikan. Kami menjamin sepenuhnya Munas Golkar di Bali akan berjalan aman dan lancar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika