REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat belum memberikan dukungan penggunaan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu membenarkan fraksinya belum menandatangani dukungan interplasi. Dia beralasan fraksi masih menunggu arahan dari DPP Demokrat.
"Memang itu (interplasi) hak anggota DPR. Tapi terkait dengan sikap partai," ujarnya, Selasa (25/11).
Secara pribadi ia mengatakan mendukung interpelasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia juga mengklaim mayoritas anggota Fraksi Demokrat mendukung interplasi.
"Dari rapat internal antar anggota Fraksi Demokrat mayoritas setuju interplasi," katanya.
Khatibul mengatakan interplasi diajukan untuk mendapat penjelasan pemerintah soal kenaikan harga BBM. Bukan cuma itu, ia mengatakan interplasi juga akan mencari tahu soal kesiapan pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM di masyarakat.
"Kalau Jokowi menjelaskan publik tahu argumentasi sesungguhnya dan latarbelakang yang lebih konkrit. Ini membantu pemerintah juga," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
