REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 157 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan mendukung pengajuan interplasi kepada pemerintah tentang kenaikan harga BBM bersubsidi.
Fraksi Partai Golkar menjadi yang terbanyak memberikan tanda tangan dukungan penggunaan hak interpelasi.
"Golkar 53 tandatangan, Gerindra 50, PKS 31, PAN 23. Total 157 tandatangan," kata inisiator interplasi kenaikan harga BBM, M. Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (25/11).
Misbakhun mengatakan interplasi diajukan untuk mendengar argumentasi pemerintah menaikan harga BBM. Apalagi kebijakan tersebut dikeluarkan saat harga minyak dunia sedang turun.
"Meski menaikan harga BBM wewenang pemerintah, kami ingin menguji logika pemerintah," ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
DPR juga akan mempertanyakan program-program bantuan sosial pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Misbakhun mencontohkan soal program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Jokowi.
Menurutnya DPR berhak tahu darimana sumber anggaran program-program tersebut. Misbakhun tidak berani berspekulasi soal potensi pelanggaran undang-undang dalam kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya hal itu lah yang justru ingin diketahui DPR lewat penjelasan pemerintah. "Kami lihat dulu praktiknya. Kami elum mendapat penjelasan resmi pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
