REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengintensifkan pendataan dan pengawasan menara telekomunikasi di wilayah setempat menyusul rencana moratorium mulai Desember 2014.

"Saat ini ada sekitar 700 menara telekomikasi yang sedang kita data perizinannya," kata Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian Pemanfaatan Lahan Dinas Tata Kota Bekasi Dewi Astianti di Bekasi, Senin.

Menurut dia, selama proses pengawasan itu tidak sedikit pula menara ilegal yang disegel karena kedapatan tidak berizin.

"Sepanjang tahun 2014, Pemkot Bekasi telah menyegel sembilan menara telekomunikasi karena tidak memiliki izin resmi," katanya.

Menara tersebut masing-masing berlokasi di Bulak Perwira, Kaliabang, Jati Ranggon, Margahayu, Pengasinan, Cingkuring, Mustikajaya, Jati Cempaka Pondokgede, Bulakmacan, dan Harapanjaya.

Pihaknya juga telah menandai sedikitnya empat menara lainnya yang juga memiliki persoalan izin yang tidak lengkap. "Pekan depan ada empat menara lagi yang akan kita segel," ujar Dewi.

Menurut dia, jumlah menara yang terlalu banyak memaksa Pemkot Bekasi melakukan moratorium izin pendirian menara telekomunikasi.

"Moratorium tersebut akan dilaksanakan pada awal Desember 2014 mendatang. Jadi tidak boleh lagi ada menara baru di Kota Bekasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika