REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang perlu mengedepankan kepentingan nasional bukan kepentingan asing. Apalagi, lokasi pelabuhan itu merupakan kawasan yang sudah diplot sebagai daerah pertanian, pemukiman dan ekplorasi energi Migas.

Ekonom dari Universitas Pelita Harapan Tjipta Lesmana menilai ironis jika pemerintah hanya mementingkan pembangunan pelabuhan tersebut demi melayani produsen otomotif, terutama yang memproduksi kendaraan murah.

“Ini kontradiktif sekali. Apakah ini kepentingan Jepang? Yang saya tahu, pabrik mobil mereknya ada di sana semua. Jadi butuh pelabuhan. Terlebih kalau konsultan perencanaannya dari Jepang," ungkapnya, Ahad (23/11).

Secara terpisah, peneliti dari Oxfam, yang juga aktivis Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Ayip Abdullah mengungkap, pelabuhan Cilamaya setidaknya akan mengalihfungsikan sebanyak 600 hektar lahan pertanian aktif di daerah Karawang.

“Pertanian di kawasan ini menghasilkan 300 ton per musim untuk menyangga kebutuhan pangan nasional. “Padahal, Karawang merupakan wilayah yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan produksi beras dan menjadi basis swasembada beras,” tandasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan catatan Oxfam di Karawang tahun 2011 telah terjadi alih fungsi lahan sekitar 180 hektare sampai dengan 2000 hektar sawah untuk kepentingan industri otomotif dan ritel. Jika Pelabuhan Cilamaya dipaksakan, maka alih fungsi lahan pertanian akan kian marak.

“Saat ini, luasan baku pertanian kian menyusut dari 94 ribu hektar menjadi 92 ribu hektar. Belum lagi nanti ada proyek pembangunan pelabuhan. Pastinya, alih fungsi lahan akan terus bertambah. Karawang sebagai basis swasembada pangan, tidak mampu mempertahankannya, gara-gara banyaknya alih fungsi lahan untuk kepentingan lain,” tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika