REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politisi PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya kemungkinan besar akan menggunakan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh presiden Jokowi.
"Sejauh ini kemarin yang disampaikan ketua fraksi, kemungkinan itu ada terkait BBM, tapi kita tidak mengatakan pasti interpelasi. Kita akan mengkritisi dan terbuka kemungkinan PKS juga melakukan interpelasi," terang Sohibul usai diskusi di Jakarta, Sabtu (22/11).
"Tapi ini masih akan dikoordinasikan dengan partai koalisi lainnya, karena saya bukan yang bertanggung jawab atas komunikasi ini, jadi saya belum tahu sejauh mana rencana ini," katanya.
Iman juga mengatakan bahwa partainya mempertanyakan alasan kenaikan BBM di saat harga minyak dunia sedang turun. DPR juga akan mempertanyakan dana yang digunakan Jokowi untuk kartu sakti yang dikeluarkannya.
"Yang terpenting kan persoalan uang yang digunakan untuk membiayai kartunya Jokowi tersebut. Tidak bisa pemerintah, pokoknya ada duit lebih, saya pakai program ini, tidak boleh. Dia harus ada mata anggarannya, ini harus dibahas," jelas dia.
DPR juga, lanjut Iman, akan memanggil menteri-menteri Jokowi terkait program pemerintah yang sudah dijalankan selama 1 bulan ini. Ia melihat ada indikasi program yang dijalankan bertabrakan dengan aturan dan akan ditanyakan saat rapat.
"Banyak ya yang akan ditanyakan, program pemerintah seperti persoalan kartu-kartu itu. Pertama kartu-kartu ini substansinya apa, bagaimana dengan program yang sudah ada ini, apakah duplikasi atau tidak itu akan kita pertanyakan," katanya menuturkan.
Karena, lanjut Iman, semakin banyak pemerintah tidak koordinasi dengan DPR, DPR akan lebih banyak bertanya tentang semua itu. "Jadi harus didiakusikan dulu sebenarnya," kat Iman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika