REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Ketersediaan listrik masih menjadi salah satu masalah yang terus dikeluhkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tidak terkecuali mereka yang tinggal di desa pinggir kota.
"Jangankan di pelosok, di desa-desa yang terbilang masih masuk kecamatan di kawasan kota pun masih ada yang belum terjangkau listrik PLN. Ini harus menjadi perhatian serius," kata anggota DPRD Kotim, Otjim Supriatna di Sampit, Kamis (20/11).
Keluhan ini disampaikan masyarakat saat anggota dewan berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing. Selain masalah listrik, peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, juga menjadi harapan masyarakat. Otjim mencontohkan, saat ini masih ada permukiman beberapa kawasan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, belum terjangkau jaringan listrik milik Perusahaan Listrik Negara, seperti di Desa Telaga Baru, Bangkuang Makmur, Eka Bahurui, Bapeang, dan Bapanggang Raya.
Kondisi ini cukup ironis karena Mentawa Baru Ketapang merupakan kecamatan yang lokasinya masih di kawasan kota. Selama ini, sebagian masyarakat mengandalkan penerangan dari daya genset yang mereka beli secara pribadi dengan harga tidak murah. Selain itu, mereka harus mengeluarkan biaya rutin untuk pembelian bahan bakar minyak untuk menghidupkan genset tersebut.
"Pemerintah daerah dan PLN diharapkan bisa membantu, misalnya membuat sebuah program pemasangan listrik murah, sehingga semua pasokan listrik di daerah ini dapat dirasakan oleh semua kalangan," kata Otjim.
Harapan serupa juga disampaikan masyarakat di kawasan pelosok Kotim. Selama ini mereka mengandalkan genset untuk pemenuhan daya listrik. Beruntung saat ini ada bantuan pembangkit listrik tenaga surya yang diberikan secara bertahap oleh pemerintah.
"Listrik PLN belum masuk, jadi kami mengandalkan listrik surya (PLTS) atau genset. Yang murah itu kalau sudah ada PLTS karena kalau pakai genset kan harus beli minyak, apalagi harganya naik," kata Sekretaris Desa Tumbang Ngahan Kecamatan Antang Kalang, Milyono.
Desa ini bisa bisa dijangkau melalui jalur darat dengan waktu tempuh sekitar tujuh jam dari Sampit, setelah akses jalan darat dibangun pada 2009. Ada 107 kepala keluarga terdiri dari 391 jiwa yang menghuni desa ini. "Kami mengusulkan PLTS ini pada 2013 dan disetujui. Sebagian besar kepala keluarga dapat bantuan, tapi informasi yang saya terima masih ada sekitar 20 kepala keluarga yang belum dapat. Ini kami usulkan lagi untuk bantuan tahun berikutnya," kata Milyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika