Kamis 20 Nov 2014 16:14 WIB

Bela Jokowi, KIH Sebut BBM Naik untuk Reformasi Ekonomi

 Abdul Mukti (56) menata botol-botol yang berisi BBM jenis Premium (bensin) di kios bensin kejujuran di Jalan Raya Veteran, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (18/11).  (Antara/Rudi Mulya)
Abdul Mukti (56) menata botol-botol yang berisi BBM jenis Premium (bensin) di kios bensin kejujuran di Jalan Raya Veteran, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (18/11). (Antara/Rudi Mulya)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Sekretaris Jenderal partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyatakan sikap dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menaikkan harga BBM subsidi lantaran kenaikan itu upaya melakukan reformasi struktur perekonomian nasional.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Kamis, menyatakan hal tersebut dilakukan melalui reformasi pajak untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Mulai dari penyehatan APBN hingga pengembangan infrastruktur guna menggerakkan sektor produktif perekonomian rakyat.

"Yang tak kalah penting adalah peningkatan efisiensi hulu-hilir di sektor perminyakan. Sehingga sikap kami mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Kami sadar ini tidak populer, dan presiden siap tidak populer dalam mengemban tanggungjawab terhadap rakyat," ujar Hasto dalam konferensi pers bersama.

Pernyataan sikap dukungan forum Sekjen KIH ini selain dihadiri Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Wasekjen Nasdem Willy Adhitya, Sekjen Hanura Dossy Iskandar, Sekjen PPP Aunur Rofiq dan Sekjen PKPI Rully Sukarta.

Forum Sekjen menilai beban dalam perekonomian yang dipikul pemerintahan Jokowi-JK sangat berat. Hal itu ditandai oleh beban utang luar negeri yang terus meningkat 10 tahun terakhir, antara lain disebabkan tingkat penerimaan pajak tak tercapai (shortfall) selama tiga tahun bertutur-turut.

Oleh karena itu, pengalihan subsidi menjadi pilihan kebijakan untuk memastikan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat tunjangan pendidikan lewat Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini semua untuk memastikan rakyat miskin mendapat bantuan untuk kegiatan produktif secara langsung kepada petani, nelayan dan pada periode transisi ini tetap memfasilitasi subsidi BBM untuk sektor transportasi publik," jelasnya.

Kenaikkan harga BBM subsidi oleh pemerintahan Presiden Jokowi dinilai untuk mengambil tanggung jawab lebih dalam menyehatkan perekonomian nasional Indonesia, tambah Hasto. Menurut Hasto, kenaikkan harga BBM itu sebagai satu kesatuan kebijakan untuk mendorong reformasi struktural perekonomian nasional.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement