REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Organisasi Angkutan Darat (Organda) memastikan aksi mogok nasional angkutan umum sebagai akibat dari kenaikkan harga BBM bersubsidi hanya berlangsung satu hari, yakni pada Rabu (19/11).
"Aksi keprihatianan ini berlangsung satu hari saja sebagai bentuk keprihatinan atas kebijakan yang tidak berpihak pada angkutan umum darat," kata Sekretaris Jenderal Organda Andriansyah di Jakarta, Rabu.
Andriansyah mengatakan aksi mogok tersebut tersebut telah diinstruksikan kepada seluruh angkutan umum dari Sabang sampai Sorong agar stop beroperasi, seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Makassar dan daerah lainnya.
Jadi, lanjut dia, jika ada pemogokan sampai beberapa hari selanjutnya, bukan merupakan instruksi Organda.
Namun, dia mengatakan tidak semua angkutan umum melakukan aksi mogok karena pertimbangan kebijakan kepala daerah, seperti di DKI Jakarta di mana bus Transjakarta masih beroperasi atas instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Selain itu, Organda DKI Jakarta juga menginstruksikan untuk menunda pemogokan angkutan umum pada hari ini Rabu (19/11) karena masih negosiasi soal tarif.
Andriansyah mengaku tidak masalah apabila ada sejumlah daerah yang tidak melakukan aksi mogok karena persoalan keputusan besaran kenaikkan tarif berbeda-beda setiap daerahnya.
"Yang penting kita menginstruksikan dan sifatnya tidak memaksa, yang tidak mogok itu 'kan seperti Transjakarta dapat subsidi dari Pemrov DKI, yang mogok-mogok ini 'kan yang tidak dapat subsidi," katanya.
Dia mengatakan tindak lanjut dari aksi mogok tersebut, yakni akan kembali berkomunikasi dengan pemerintah untuk tetap mengajukan BBM bersubsidi untuk angkutan umum.
Terkait pengawasan, Andriansyah memastikan BBM bersubsidi untuk angkutan umum tidak akan bocor ke kendaraan pribadi karena harus memenuhi ketentuan, seperti izin dan kepasitas maksimum pengisian.
"Kalau pun bocor 'kan alokasi BBM bersubsidi untuk kita (angkutan umum) hanya tujuh persen dibandingkan kendaraan 90 persen," katanya.
Selain itu, Andriansyah mengakhawatirkan penumpang berpindah ke angkutan ilegal, yakni kendaraan pribadi yang dijadikan kendaraan umum karena menawarkan ongkos yang lebih murah.
Ditambah, lanjut dia, bunga angkutan pribadi lebih rendah, yakni enam sampai tujuh persen dibanding angkutan umum sampai 16 persen, sehingga memicu orang untuk membeli angkutan pribadi."Saya khawatir angkutan umum ini punah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
