Selasa 18 Nov 2014 23:02 WIB

Alokasi Subsidi BBM tak Transparan, HMI Siap Tuntut Jokowi

Rep: c 16/ Red: Indah Wulandari
 Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam. (Republika/ Yasin Habibi)
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam. (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dicabut.

“Pemerintah harus menerangkan kegunaan anggaran tersebut secara rinci  dalam waktu sesingkat-singkatnya, maksimal satu bulan pasca kenaikan BBM, jika tidak PB HMI akan datang menuntut ke Istana Negara," kata Ketua Umum HMI M. Arief Rosyid, Selasa (18/11).

PB HMI, lanjut Arief, akan mengawasi setiap langkah terkait BBM karena menyangkut hak hidup orang banyak terutama masyarakat kecil dan kurang mampu. PB HMI pun menyarankan pemerintah agar menggunakan dana anggaran penghematan untuk pembangunan pemuda sebagai tulang punggung bangsa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement