REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Aksi membagikan surat pemilu yang diiringi pemberian KTP Malaysia di Sabah rupanya sudah berlangsung dari tahun 1980-an. 

Tindakan tersebut dilakukan oleh partai semenanjung (penguasa) untuk memenangkan pemilihan umum.

"Mereka tidak ingin pemerintah pusat banyak ikut campur dengan urusan daerah," kata pengamat Hubungan Indonesia-Malaysia dari UI Dave Lumenta, Selasa (18/11).

Pada tahun 1985, ujarnya, partai besar di Sabah sudah meminta masyarakat sekitarnya untuk memisahkan diri. Saat Malaysia pertama kali dibentuk pada tahun1940-an, Sabah dan Sarawak bergabung dengam syarat agar partai semenanjung tidak turut campur dengan urusan mereka. 

Bukan hanya khawatir dikuasai secara administrasi pemerintahan saja, mereka takut terjadi Islamisasi di Sabah. Sebab kebanyakan warga yang merupakan suku Kadazan memeluk agama katolik.

"Di wilayah Sarawak dan Sabah suku Melayu tidak sekuat di kota" tutur Dave. 

Mereka pun mengikutsertakan warga migran dari Indonesia dan Filipina dalam pemilihan dengan iming-iming mendapatkan KTP Malaysia agar akses mereka terhadap fasilitas publik mudah. Partai Bersatu Sabah, ujar dave, sudah memprotes aksi ini, tapi tetap dibiarkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika