REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se Riau melakukan aksi protes di depan SKK Migas Riau dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengingkari janji terhadap kebijakannya mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Kita sangat menyayangkan sikap Jokowi yang menaikkan harga BBM sebelum genap sebulan pemerintahannya. Ia yang katanya pro rakyat kecil sudah mulai membuat ulah dan menyengsarakan rakyat," kata salah seorang pendemo Husein Ahmad di Pekanbaru, Selasa (18/11).
Menurutnya masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh Jokowi dibanding dengan menaikkan harga BBM secara prematur.
Tambahnya lagi, alasan yang ia kemukakan bahwa yang menikmati BBM bukan rakyat kecil adalah kebohongan belaka karena berdasarkan sebuah penelitian 65 persen pengguna BBM adalah rakyat kecil dan hanya 35 persen kelas menengah dan atas.
Dalam aksinya, pendemo yang berjumlah sekitar 200-an mahasiswa ini membawa poster Jokowi dan menginjak poster tersebut secara bersamaan. Mereka juga menutup ruas Jalan Jendral Soedirman, depan jalan layang dan menyebabkan kemacetan panjang.
Lebih lanjut, mereka juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menggunakan haknya guna memakzulkan kebijakan Jokowi.
"Kami minta kepada anggota DPR RI untuk menggunakan segala hak yang dimiliki untuk memakzulkan kebijakan Jokowi," kata Presiden Mahasiswa BEM UR, Zulfa Hendri.
Ia juga memberikan beberapa kebijakan kepada Jokowi sebagai upaya agar harga BBM bisa diturunkan kembali.
Ia mengatakan paket pertama adalah membagi dua jenis BBM, yaitu BBM Rakyat yang beroktan 80-83 dan yang kedua BBM Super dengan oktan 92 untuk jenis Pertamax dan 94 untuk Pertamax plus.
Menurutnya, oktan berhubungan dengan "ketukan" yang mempengaruhi kinerja mesin. Semakin rendah nilai oktan akan mesin akan semakin sering mengalami "ketukan" dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan semakin sering ketukan berarti semakin cepat mesin mengalami kerusakan.
"Dengan begitu maka pemilik mobil tidak akan menggunakan BBM Rakyat," katanya.
Kemudian Jokowi harus mereformasi birokrasi dalam tata kelola minyak dan gas (migas) dan memberantas mafia migas Indonesia. Selanjutnya pemerintah harus membangun kilang minyak.
"Saat ini kilang minyak Indonesia hanya mampu menampung 1,039 juta barel sedangkan kebutuhan nasional adalah 1,5 juta barel per hari," katanya.
"Kemudian untuk kebijakan lainnya adalah menasionalisasikan aset migas karena hingga saat ini migas di Indonesia 90 persen dikuasai oleh asing, selanjutnya Jokowi juga harus menekan cost recovery," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika