REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akibat keteledoran dalam menjalin komunikasi dengan rakyat.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak menunjukkan sosok kenegarawanan yang peka terhadap situasi sosial masyarakat yang dipimpinnya. Ketidakpahaman komunikasi akan berpotensi menciptakan masalah baru selain masalah yang akan diselesaikan,” kata pengamat komunikasi dari Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko, Selasa (18/11).

Menurut Anang program pemerintah seharusnya disusun melalui perencanaan program komunikasi yang strategis.

“Artinya, pemerintah harus bisa mengidentifikasi apa saja tujuan utamanya dan apa saja tujuan pendukungnya. Nah tujuan pendukung ini harus tercapai terlebih dahulu sebelum goal utama ini dieksekusi,” kata Anang.

Menurutnya, jika pengurangan subsidi BBM terjadi atau kenaikan harga BBM terjadi sebagai tujuan utama, maka harus dipastikan bagaimana untuk mencapai program ini dengan mulus melalui pelaksanaan program-program pendukung sebelumnya.

“ Jadi harus dipastikan program-program pendukung ini berhasil,” kata Anang. 

Ia menegaskan bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam peristiwa kenaikan BBM kali ini, yaitu kenaikan harga BBM ditetapkan di tengah turunnya harga minyak dunia.

“Kedua, kenaikan BBM diumumkan beberapa saat setelah Jokowi melalui lawatan ke beberapa negara dan pertemuan internasional dan kenaikan  kenaikan BBM tidak disertai dengan kepastian implementasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar,” kata Anang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika