REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menyatakan bahwa pelantikan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur definitif akan dilaksanakan di Istana.
Menurut pakar dan pengamat politik Indria Samego, tindakan ini diambil oleh presiden untuk menjaga keamanan pelantikan Ahok. Indria tak menampik jika Ahok dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hubungan yang dekat.
Keduanya memang pernah bekerja bersama-sama memimpin Jakarta. Akan tetapi, Indria melihat faktor kedekatan hubungan keduanya bukanlah alasan dilaksanakannya pelantikan Ahok sebagai gubernur di istana. Ia melihat, Jokowi mengambil keputusan ini demi menjaga keamanan dan ketertiban proses pelantikan Ahok sebagai gubernur ini.
"Kalau di istana kan, disamping kekuatannya full, massa pun agak jauh, lah," jelas Indria, Selasa (18/11).
Seperti yang telah diketahui, Ahok menghadapi berbagai penolakan dan upaya penjegalan dari beberapa pihak yang tidak setuju Ahok memimpin Jakarta.
Beberapa kali sempat pula terjadi demo serta kericuhan dari beberapa ormas yang menolak tegas kepemimpinan Ahok di Jakarta. Karenanya, Indria menilai dipilihnya istana sebagai lokasi pelantikan Ahok sebagai upaya dari Jokowi untuk menjauhkan prosesi tersebut dari kemungkinan adanya pihak yang tidak menyukai.
"Contohnya FPI," ujar Indria.
Indria juga menjelaskan tidak ada aturan yang melarang pelaksanaan pelantikan gubernur di istana. Yang terpenting, lanjut Indria, adalah siapa yang melantik Ahok. Pasalnya, peraturan menjelaskan bahwa yang berhak melantik gubernur ialah presiden atau menteri dalam negeri (mendagri) jika presiden berhalangan.
"Pelantikan di lapangan pun tak masalah," terang Indria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
