Selasa 18 Nov 2014 13:00 WIB
Kenaikan BBM

Pengamat: Lebih Baik Jokowi Menaikkan Harga BBM Sekarang

Rep: C08/ Red: Bayu Hermawan
 Presiden Jokowi berdoa dalam acara pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada 4 pejuang di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11). (Republika/Tahta Aidilla)
Presiden Jokowi berdoa dalam acara pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada 4 pejuang di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan yang tepat dengan menaikan harga BBM pada saat ini.

Menurutnya jika Jokowi menaikan di waktu-waktu mendatang, justru akan berdampak buruk bagi keseimbangan pemerintahan.

Ia menilai, saat ini kepercayaan publik kepada Jokowi masih stabil dan terbilang masih tinggi. Dalam persoalan menaikkan harga BBM, menurutnya memang pasti akan dihadapi oleh siapapun yang menjadi presiden RI.

Bila menaikkan di awal pemerintahan seperti ini, Djayadi yakin kebijakan Jokowi yang dianggap tidak populer ini tidak akan berdampak terlalu buruk bagi Jokowi yang selama ini dicitrakan sebagai pemimpin yang pro rakyat kecil.

"Secara politik memang lebih baik dinaikkan sekarang. di saat tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada jokowi, Kalau menunggu untuk beberpa bulan lagi atau setahun  lagi, maka kepercayaan masyarakat juga semakin rendah," kata Djayadi saat dihubungi Republika Online, Selasa (18/11).

Namun, tantangan bagi Jokowi setelah menaikkan harga BBM ini menurut Direktur Eksekutif SMRC ini adalah membuktikan janjinya untuk mengalokasikan dana yang dialihkan dari subsidi BBM kepada program-program yang tepat serta dialokasikan kepada pihak yang berhak untuk menerima.

Seperti program kartu sakti seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera. Bila program ini tidak berhasil, maka rakyat akan benar-benar kehilangan kepercayaan bagi Jokowi. Begitu juga dengan janji-janji Jokowi yang ingin membenahi pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Jokowi harus menjawab itu kalau tidak ingin dicap sebagai penghianat. karena janjinya dikampanye ia pro rakyat kecil," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement