REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Nuruf Arifin meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla transparan dalam keputusan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Harus ada transparansi dan penjelasan yang 'clear' tentang peruntukan dari kenaikan harga BBM tersebut," katanya, Selasa (18/11).

Nurul menilai keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pasti berimbas pada menurunnya kepercayaan publik. Sebab menurut dia, janji politik Jokowi semasa kampanye yang masih jelas teringat publik adalah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Oleh karena itu, menurutnya janji pemerintah untuk membangun penunjang produktivitas seperti infrastruktur, pelabuhan, dan lain-lain harus direalisasikan dalam waktu yang cepat.

"Agar masyarakat dapat merasakan janji politik dan menikmati kesejahteraan yang dijanjikan tersebut," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, pada Senin (17/11) malam kemarin. Kedua jenis BBM bersubsidi itu mengalami kenaikan sebesar Rp2000 rupiah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika