REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Giant Sea Wall (GSW) tahap A yakni berupa penguatan tanggul tengah dalam proses penyelesaian. Proyek penguatan tanggul direncanakan bakal selesai pada 2018 mendatang.
Dirjen Sumber Daya Air Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Mudjiadi mengatakan tanggul yang dibangun sepanjang 32 kilometer ini melibatkan kerja sama antara Pemprov DKI dan pengembang swasta.
Tanggul sepanjang 24 kilometer dikerjakan oleh pengembang swasta. Sementara sisanya sepanjang delapan kilometer dibagi dua antara pemprov DKI Jakarta dengan Kemenpupera. "Selama proses pengerjaan tanggul kita juga menganalisis detail untuk pembangunan tahap B," kata Mudjiadi kepada Republika, Ahad (16/11).
Menurutnya saat ini pemerintah baru saja menyelesaikan rencana induk pengembangan GSW. Akan tetapi masih terlalu dini jika membicarakan mengenai pembangunan kawasan industri dan pemukiman GSW.
Ia mengungkapkan pembangunan kawasan pemukiman dan industri akan masuk dalam tahap B dan C. Untuk dapat melanjutkan hingga tahap B, kata Mudjiadi, masih harus melihat kajian mendalam terhadap efek pembangunan tanggul dari berbagai aspek.
Beberapa aspek yang ditinjau di antaranya adalah membuat modeling bagaimana perilaku ketiga belas sungai di Jakarta setelah tanggul dibangun.
Demikian juga dampak terhadap masalah sosial apabila terjadi pemindahan besar-besaran di kampung nelayan di utara Jakarta. Selain itu yang tak kalah penting adalah keadaan sanitasi air jika GSW dikembangkan menjadi kawasan pemukiman.
"Sembari menyelesaikan tanggul kita buat kajian untuk tahap B, jika dinilai layak maka kita lanjut ke tahap reklamasi dan itu proyek yang masih sangat panjang," jelasnya.
Untuk tahap reklamasi kelak, pengerjaannya diserahkan kepada pengembang swasta. Menurutnya pembangunan Giant Sea Wall tercetus dari adanya fenomena penurunan muka tanah di wilayah pantai utara Jakarta. Setiap tahunnya diprediksi penurunan tanah mencapai 7-10 sentimeter.
Tak hanya penurunan tanah, kemacetan jalan dan tekanan urbanisasi mau tak mau memaksa pemerintah menyediakan lebih banyak akses jalan dan kawasan pemukiman. "Rencana ini berawal dari program Jakarta Coastal Defense yang kemudian berkembang hingga menjadi GSW seperti saat ini," kata Mudjiadi.
Sampai saat ini pemerintah masih menyelesaikan kajian penyebab turunnya muka tanah. Apakah turunnya muka tanah disebabkan beban yang berlebihan, penyedotan air yang berlebihan, atau disebabkan oleh hal lain.
Jika sesuai rencana, kajian itu rampung pada Desember mendatang. "Kita sekarang juga sedang membuat model agar ada keterkaitan penanggulangan banjir antara hulu, tengah, dan hilir dari 13 sungai yang melintasi Jakarta," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika