REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kasus pemberian kartu tanda penduduk (KTP) oleh Malaysia di perbatasan Kalimantan-Serawak terus bergulir. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pemberian identitas ini merupakan modus yang harus disikapi dan perlu diawasi.
Marwan mengataan ini masalah serius yang harus diselesaikan dengan benar, mengingat hal ini terkait dengan perhatian pemerintah terhadap warga di perbatasan. “Bayangkan kalau semua penduduk akhirnya memunyai identitas Malaysia, maka desa itu ibarat desa siluman,” ujar Marwan dalam penjelasan persnya, Ahad (16/11).
Setelah memberikan identitas kependudukan sebagai warga negaranya, kata Menteri Marwan lagi, maka lamban laun Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayah negaranya. Ini bisa saja terjadi karena Malaysia menganggap mendapat dukungan dari masyarakat setempat.
Informasi yang diterimanya, kata Marwan, memang bukan terjadinya pencaplokan wilayah, melainkan ada pemberian identitas kenegaraan oleh Malaysia kepada sebagian warga desa perbatasan itu. Dengan begitu, warga setempat memunyai dua identitas, yakni Indonesia dan Malaysia.
Tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diklaim Malaysia sebagai wilayah negara tersebut. Tiga desa tersebut yakni Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Kasus ini, jelas Marwan, menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk tidak boleh menghiraukan daerah-daerah di perbatasan.
Apalagi, mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara. Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Propinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae.
Di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.
Ikuti Whatsapp Channel Republika