REPUBLIKA.CO.ID, BRISBANE -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam enam bulan mendatang Indonesia akan memiliki sistem perizinan investasi terintegrasi tingkat nasional yang dapat diakses secara online atau dalam jaringan.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan para Pemimpin Kelompok 20 (G20) di Brisbane, Australia, Sabtu (15/11), saat menyampaikan intervensinya dalam sidang Pertemuan Puncak ke-9 G20.

"(Saya akan melakukan) peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional," katanya.

Kepala Negara dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan penilaiannya bahwa salah satu hambatan peningkatan investasi dan iklim usaha di Indonesia saat ini adalah prosedur perizinan yang rumit sehingga menyulitkan kalangan pengusaha.

Ditegaskannya, proses yang seharusnya bisa berjalan dengan sederhana tidak perlu dibuat rumit karena pada gilirannya akan menyulitkan semua pihak dan mengganggu perekonomian.

Selain masalah layanan investasi terintegrasi, Presiden Jokowi juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 16 persen, dari semula yang masih di bawah 13 persen.

"Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem teknologi informasi, saya optimis angka rasio pajak akan meningkat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika