Ahad 16 Nov 2014 01:36 WIB

Peluncuran Kartu sakti Dinilai Tepat, ini Alasannya

Rep: C62/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Foto: Republika/Yasin Habibi
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Mantan Komisaris Pertamina Roes Aryawijaya ‎menyarankan sistem kenaikan harga Bahan Bakar Minya (BBM) harus dirubah. Agar dampak kenaikan harga BBM itu tidak membebani rakyat kecil.

Roes setuju dengan rencana pemerintah mengganti kenaikan harga BBM dengan membuat program‎ tiga kartu sakti seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Jadi yang paling penting subsidi itu tidak lagi diberikan kepada perusahaan BUMN tapi langsung kepada rakyat miskin," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, rencana pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak jenis premium bertujuan agar subsidi untuk kepentingan rakyat lebih efisien dan tepat sasaran.

Menurut Jokowi, pemborosan subsidi BBM selama lima tahun terakhir mencapai Rp 714 triliun. Nila ini jauh lebih besar di bandingkan anggaran keseha‎tan sebesar Rp 200 triliun dan juga untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 500 triliun.‎

Dengan pengalihan  subsidi BBM tahun ini, kata Jokowi maka hasilnya bisa membangun 1000 waduk dengan anggaran 400 miliar dari hasil pemotongan subsidi. Jokowi mengaku tidak terima dengan alokasi anggaran subsidi BBM tahun 2015 yang sudah ditetapkan sebesar 443 triliun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement