REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diminta untuk bisa melakukan blusukan atau terjun langsung ke lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan.
"Kami harapkan presiden bisa melakukan meninjauan langsung (blusukan) ke lokasi yang saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap di beberapa daerah," kata ManAjer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional Zenzy Suhadi dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (15/11).
Ia mengatakan, apabila Jokowi mau melakukan hal itu maka akan tahu dan memahami permasalahan kebakaran lahan gambut dan hutan secara mendalam di berbagao daerah di Indonesia.
Dengan adanya blusukan tersebut diharapkan ada tindaklanjut dengan upaya-upaya nyata bersama untuk mengakhiri bencana ekologis kebakaran hutan secara menyeluruh.
Permintaan Presiden Jokowi untuk blusukan ini bukan hanya datang dari Walhi tapi juga disuarakan oleh organisasi-organisasi civil society dalam acara Kongkow Ijo dalam gelar Yayasan Perspektif Baru (YPB), Walhi dan Greenpeace Indonesia pada Jumat (14/11) di Jakarta.
Bukan itu saja di acara Kongkow Ijo juga digelar diskusi bertema Mendoro Solusi Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan Indonesia, kemudian pemutaran film berjudul "Years Of Living Dangerously" yaitu film dokumenter yang dibintangi Harrison Ford saat mengunjungi hutan di Indonesia.
Selain itu di acara tersebut juga digelar simulasi asap sehingga para paserta yang hadir merasakan langsung betapa sulitnya hidup dan bernapas dalam keadaan yang dipenuhi asap seperti yang dialami masyarakat di lokasi kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan dan Papua.
Dalam acara tersebut hadir Pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar, Direktur Walhi Abetnego Tarigan, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, CEO The Body Shop Indonesia Suzy Hutomo, serta Perwakilan Masyarakat korban kebarana lahan gambut dan hutan Riau, Rachmi Carolina dari Riau.
Lanjutnya dalam kesempatan itu Wimar Witoelar mengatakan, surat resmi YPB, Walhi, Greenpeace Indonesia yang dikirim pada 29 Oktober 2014 untuk mengajak dan bersedia memandu Presiden Jokowi blusukan asap telah mendapat respon positif.
"Pada Kamis pagi (13/11) kami telah bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan membahas mengenai rencana presiden untuk blusukan asap," katanya.
Abetnego juga turut mengatakan, dengan dukungan publik yang sangat besar "blusukan asap" menjadi momentum terobosan Jokowi dalam penyelesaian akar masalah kebakaran hutan dan bencana asap di Indonesia.
"Jokowi tidak boleh ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran dan pengerusakan lahan gambut dan hutan yang telah menyebabkan bencana asap," ucap Abet.
Pencabutan izin perusahaan yang 'nakal' adalah bentuk ketegasan negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, demikian Abetnego.
Ikuti Whatsapp Channel Republika